JOMBANGKAB - Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI terus memastikan kesiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 8, di Desa Tunggorono, Jombang, Jawa Timur. Demi menjamin kelayakan, kenyamanan, dan keselamatan para siswa, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang sedianya diagendakan pada 14 Juli, secara resmi akan diikutkan pada gelombang tahap 2, yakni pada 31 Juli 2026.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Verifikasi dan Validasi (Verval) Kesiapan Gedung Permanen SRT yang digelar pada Jumat (10/7/2026) siang, bertempat di Ruang Rapat Direksi Keet SRT 8, kawasan proyek di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Tim Transisi, PPK/Balai Prasarana Strategis Kementerian PU, PIC Kementerian Sosial (Kemensos), PIC Dinas Sosial Provinsi, serta Site Manajer PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, S.T., M.M menjelaskan bahwa berdasarkan verifikasi lapangan bersama tim gabungan tersebut, pembangunan fisik utama gedung sudah berjalan sangat baik. Namun, guna memastikan kenyamanan maksimal para siswa, saat ini fokus pengerjaan diarahkan pada penyempurnaan akhir (finishing) beberapa utilitas penting bangunan, seperti fasilitas toilet, sistem drainase, dan utilitas penunjang lainnya yang belum sepenuhnya siap difungsikan.

"Berdasarkan verifikasi lapangan, 7 gedung prioritas masih terus dikebut pengerjaannya dan belum sepenuhnya siap digunakan pada 14 Juli 2026. Oleh karena itu, sesuai dengan  arahan dari Kemensos, pelaksanaan MPLS untuk SRT 8 Jombang akan diikutkan pada tahap 2 tanggal 31 Juli 2026," ujar Agung Hariadi.

Langkah penyesuaian jadwal ini dinilai sangat positif dan realistis. Mengingat, berdasarkan rekam jejak pembangunannya, SRT 8 Jombang yang berlokasi di lahan eks-Terminal Barang Tunggorono ini merupakan megaproyek pendidikan inklusif yang kelak menjadi percontohan.

Pada tahun ajaran 2026/2027 ini, SRT 8 Jombang telah menargetkan kuota penuh sebanyak 270 siswa, yang terbagi merata untuk jenjang SD (90 siswa), SMP (90 siswa), dan SMA (90 siswa). Program pendidikan gratis ini diprioritaskan bagi anak-anak rentan, putus sekolah, serta keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2.

Pemerintah berharap, dengan adanya penambahan waktu dua pekan ini, seluruh fasilitas utama penunjang pendidikan dapat terselesaikan dengan standar mutu terbaik dari pelaksana proyek. Sehingga, saat 270 siswa baru tersebut melangkahkan kaki pada MPLS 31 Juli mendatang, mereka dapat langsung menikmati fasilitas Sekolah Rakyat yang aman, modern, dan bermartabat.